Indoparlemennews.co – Ogan Ilir | Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, H. Edwin Cahya Putra, S.IP., menegaskan pentingnya peran pengawasan lembaga legislatif dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan, menyusul diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Penyerahan LHP tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, pada Selasa (09/06/2026), dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir serta unsur pimpinan dan anggota DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Ogan Ilir H. Edwin Cahya Putra hadir mendampingi Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar bersama Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Ketua Komisi IV DPRD Ogan Ilir.
Dari pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, LHP diserahkan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sebagai hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025.
Ketua DPRD Ogan Ilir, H. Edwin Cahya Putra, S.IP menegaskan bahwa dokumen LHP tersebut tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan anggaran.
Menurutnya, DPRD akan terus mendorong agar setiap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan.
“DPRD Ogan Ilir menaruh perhatian serius terhadap hasil pemeriksaan BPK ini. Kami akan memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara tepat, karena ini menyangkut akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai berjalan profesional dan sesuai dengan ketentuan.
Bupati juga menilai bahwa LHP menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan terukur, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan profesional.
Dengan adanya penyerahan LHP ini, DPRD Ogan Ilir berharap sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif semakin kuat dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah demi kepentingan masyarakat luas.(12)
