Oleh: Alek Sandra
Indoparlemrnews.co Muba | Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh suka cita. Bendera Merah Putih dikibarkan, upacara digelar, berbagai perlombaan dilaksanakan, dan pidato-pidato kebangsaan disampaikan.
Semua itu penting sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Namun, di tengah semarak perayaan tersebut, ada pertanyaan yang jauh lebih penting: sudah sejauh mana kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia?
Kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Kemerdekaan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui kesejahteraan, keadilan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, serta kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara.
Amanat Kemerdekaan Ada dalam Konstitusi
Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kemudian, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sementara Pasal 34 UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar serta pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
Artinya, kesejahteraan rakyat bukan sekadar slogan politik. Kesejahteraan merupakan bagian dari amanat konstitusi.
Karena itu, ketika kita memasuki momentum Hari Kemerdekaan RI ke-81, sudah sepatutnya pemerintah, masyarakat sipil dan seluruh elemen bangsa melakukan refleksi: apakah kebijakan pembangunan yang dijalankan benar-benar telah memberikan manfaat bagi masyarakat paling bawah?
Kemerdekaan Harus Terasa di Rumah-Rumah Rakyat
Kemerdekaan akan terasa bermakna ketika masyarakat miskin mendapatkan kesempatan memperbaiki kehidupannya.
Kemerdekaan akan terasa ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat memperoleh pendidikan yang layak.
Kemerdekaan akan terasa ketika masyarakat memperoleh akses kesehatan, pekerjaan, modal usaha dan perlindungan sosial secara adil.
Begitu pula program-program pemerintah yang menyasar masyarakat kecil harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, akuntabel dan berkelanjutan.
Program bantuan dan pemberdayaan masyarakat jangan sampai hanya menjadi angka dalam laporan administrasi. Jangan pula berhenti pada pembagian bantuan atau pemasangan simbol program di rumah-rumah masyarakat.
Yang jauh lebih penting adalah dampak nyata setelah program tersebut dilaksanakan.
Apakah pendapatan masyarakat meningkat? Apakah angka kemiskinan menurun? Apakah keluarga penerima program menjadi lebih mandiri? Apakah anak-anak mereka memperoleh masa depan yang lebih baik?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang semestinya menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.
Pandangan Alek Sandra
Menurut Alek Sandra, kemerdekaan sejati harus dimaknai sebagai perjuangan negara untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup layak, sejahtera dan bermartabat.
“Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan secara fisik, tetapi juga harus membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan. Negara tidak boleh hanya hadir ketika rakyat membutuhkan suara politik, tetapi harus hadir setiap hari melalui kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.”
Menurutnya, semangat kemerdekaan harus menjadi energi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Anggaran negara dan daerah pada hakikatnya adalah uang rakyat. Karena itu, setiap program yang menggunakan uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui siapa penerima manfaat, bagaimana program dilaksanakan dan apa hasil akhirnya,” ujar Alek.
Jangan Jadikan Rakyat Sekadar Objek Program
Pembangunan yang baik bukan pembangunan yang hanya berbicara tentang besarnya anggaran, banyaknya program atau jumlah penerima bantuan.
Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang membuat masyarakat naik kelas dan semakin mandiri.
Rakyat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek program.
Masyarakat juga harus diberikan ruang untuk mengawasi, memberikan kritik dan menyampaikan aspirasi. Kritik terhadap kebijakan pemerintah bukan berarti anti-pemerintah. Justru kritik yang konstruktif merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan upaya memastikan cita-cita kemerdekaan tetap berada di jalur yang benar.
Karena itu, semangat 17 Agustus hendaknya tidak hanya diwujudkan melalui pemasangan bendera dan perlombaan. Semangat kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih baik, pemerintahan yang transparan, hukum yang adil dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Kemerdekaan Adalah Tanggung Jawab Bersama
Sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Tugas generasi hari ini bukan lagi mengangkat senjata melawan penjajah, tetapi memastikan tidak ada rakyat yang tertinggal dalam pembangunan.
Para pahlawan telah mewariskan kemerdekaan. Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan tersebut dengan keadilan dan kesejahteraan.
Maka, mari menjadikan momentum Hari Kemerdekaan RI ke-81 bukan hanya sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi sebagai momentum evaluasi bersama.
Apakah kemerdekaan sudah benar-benar hadir di tengah rakyat?
Jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, masih ada anak yang putus sekolah, masih ada keluarga yang hidup tanpa kepastian ekonomi, maka perjuangan mengisi kemerdekaan belum selesai.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga merdeka untuk hidup layak, sejahtera, bermartabat dan memperoleh keadilan.
