Oleh: Alek Sandra, S.H. Pemerhati Hukum dan Kebijakan Publik
Kabupaten Musi Banyuasin kembali menjadi perhatian publik menyusul perkembangan penanganan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengalihan dan penguasaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Kecamatan Sekayu.
Berdasarkan informasi resmi Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, pada 9 November 2026 penyidik menetapkan seorang direktur perusahaan berinisial A alias IB sebagai tersangka dalam perkara dugaan penguasaan tanah pemerintah daerah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 2009.
Perkara tersebut menjadi perhatian serius karena tanah yang dipersoalkan disebut telah dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan dan sebanyak 23 unit rumah telah diperjualbelikan kepada masyarakat. Nilai kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit yang disampaikan Kejaksaan mencapai Rp4.881.867.000.
Persoalan ini bukan sekadar perkara dugaan korupsi biasa. Lebih jauh, kasus tersebut menjadi momentum untuk mempertanyakan bagaimana sistem pengamanan, pengawasan, dan pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama ini dijalankan.
Aset daerah merupakan kekayaan publik yang wajib dilindungi
Dalam perspektif hukum administrasi negara, aset pemerintah daerah bukanlah kekayaan yang dapat dikuasai atau dialihkan secara bebas oleh siapa pun.
Pengelolaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Prinsip utamanya adalah setiap aset daerah harus memiliki kejelasan status hukum, pencatatan administrasi, pengamanan dokumen, pengawasan fisik, serta pemanfaatan yang sesuai ketentuan.
Karena itu, apabila benar terdapat aset tanah pemerintah yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa prosedur hukum yang sah, persoalan tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang diduga melakukan penguasaan tanah, tetapi juga bagaimana pengawasan aset tersebut dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan.
Tanggung jawab administrasi pemerintahan tidak boleh diabaikan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Dalam konteks pengelolaan aset daerah, asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan akuntabilitas harus menjadi pedoman.
Artinya, pemerintah daerah tidak cukup hanya memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Pemerintah juga harus memastikan bahwa aset tersebut tercatat dengan benar, batas-batas tanahnya jelas, dokumen kepemilikannya aman, serta penguasaan fisiknya diawasi.
Jika ditemukan kelemahan dalam sistem administrasi dan pengawasan, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap proses pengelolaan aset, termasuk kemungkinan adanya kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa tanggung jawab administratif dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal berbeda. Penentuan kesalahan pidana harus tetap berdasarkan alat bukti dan proses peradilan.
Bagaimana nasib masyarakat yang telah membeli rumah?
Ada satu persoalan yang tidak boleh luput dari perhatian publik, yaitu nasib masyarakat yang telah membeli rumah di atas lahan yang menjadi objek perkara.
Masyarakat sebagai konsumen tidak boleh dibiarkan menghadapi ketidakpastian hukum akibat persoalan yang mungkin tidak mereka ketahui sejak awal transaksi.
Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi salah satu landasan untuk melihat hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak memperoleh perlindungan hukum.
Pemerintah daerah bersama instansi pertanahan dan aparat penegak hukum perlu memberikan kejelasan mengenai status tanah, dokumen transaksi, serta kedudukan hukum para pembeli.
Jangan sampai masyarakat yang membeli rumah dengan itikad baik justru menjadi pihak yang paling dirugikan.
Penegakan hukum harus berjalan, tetapi perlindungan terhadap masyarakat juga harus menjadi prioritas.
Kejaksaan harus mengusut secara transparan dan profesional
Langkah Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam menangani perkara ini patut menjadi perhatian publik. Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada penetapan satu orang tersangka.
Apabila dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan pihak lain, baik dari unsur swasta maupun aparatur pemerintahan, seluruhnya harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penyidikan juga perlu mengungkap bagaimana proses penguasaan tanah terjadi, bagaimana dokumen pertanahan digunakan, bagaimana proses pembangunan berlangsung, dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Seseorang yang berstatus tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Momentum pembenahan tata kelola aset Pemkab Muba
Menurut hemat penulis, perkara ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aset daerah.
Inventarisasi aset, pemeriksaan sertifikat tanah, pemetaan batas lahan, pengamanan dokumen, dan pengawasan pemanfaatan aset harus diperkuat.
DPRD Kabupaten Musi Banyuasin juga perlu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai kewenangannya.
Jangan sampai persoalan serupa kembali terjadi karena lemahnya pengawasan atau buruknya tertib administrasi.
Di tengah semangat pembangunan Muba Maju Lebih Cepat, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Penutup
Kasus dugaan penguasaan aset tanah Pemkab Muba memberikan pelajaran penting bahwa kekayaan daerah merupakan amanah publik yang harus dijaga.
Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Pengawasan aset tidak boleh hanya menjadi formalitas administrasi. Dan kepentingan masyarakat tidak boleh dikorbankan akibat lemahnya tata kelola pemerintahan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang mampu membangun daerah dengan cepat, tetapi juga pemerintah yang mampu menjaga setiap rupiah dan setiap jengkal aset milik daerah.
Sebab, aset daerah adalah kekayaan rakyat, bukan milik pribadi atau kelompok tertentu.(*)
